BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, memimpin rapat kerja (raker) tahun 2025 bersama seluruh bupati dan wali kota se-Aceh. Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (8/9/2025), dan menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Hadir Lengkap Unsur Pemerintahan dan Lembaga Strategis
Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekda Aceh M Nasir, para asisten, staf ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh. Selain unsur pemerintahan daerah, hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh dan Kepala BPS Aceh.
Kehadiran para pemangku kepentingan itu menunjukkan bahwa forum ini tidak hanya fokus pada koordinasi internal pemerintahan, tetapi juga membuka ruang sinergi dengan lembaga strategis di bidang ekonomi dan statistik.
Mualem: Raker Jadi Momentum Koordinasi Pembangunan
Dalam arahannya, Gubernur Mualem menekankan pentingnya rapat kerja ini sebagai momentum memperkuat koordinasi. Ia menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek administratif.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Mualem di hadapan para kepala daerah.
Ia menambahkan, konsolidasi yang kuat akan memastikan agar pembangunan di seluruh daerah Aceh berjalan searah dengan visi pemerintah provinsi, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Baca Juga : Daftar Pejabat yang Dievaluasi dan Diuji Kompetensi
Fokus Arahan: Ekonomi Desa, Gizi, dan Pendidikan
Dalam raker tersebut, Mualem menyampaikan sejumlah arahan penting yang menjadi prioritas pemerintah Aceh tahun 2025.
Pertama, ia menekankan pentingnya peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa. “Pemerintah kabupaten/kota diminta segera mendorong peran koperasi agar dapat menjadi penggerak ekonomi desa,” tegasnya.
Kedua, ia menyinggung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mualem meminta agar dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah terbentuk tetap berjalan secara konsisten. Program tersebut juga harus disinergikan dengan program Keluarga Desa Mandiri Pangan (KDMP) agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.
Selain itu, gubernur menyoroti pentingnya pengembangan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi solusi untuk memperluas layanan pendidikan di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau sekolah formal.
Baca Juga : Kolaborasi Sukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional
Komitmen pada Integritas dan Inovasi
Mualem juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga integritas dalam menjalankan amanah, serta mengedepankan inovasi dalam bekerja. Ia menyebut, tantangan pembangunan di Aceh membutuhkan langkah-langkah kreatif agar hasilnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik lahir dari integritas. Inovasi tanpa integritas akan sia-sia, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Forum untuk Menyerap Aspirasi Daerah
Setelah Gubernur membuka acara, jalannya rapat dipandu oleh Sekda Aceh, M Nasir. Forum ini memberikan kesempatan bagi para bupati dan wali kota untuk menyampaikan kondisi terkini yang mereka hadapi di daerah masing-masing.
Dengan cara itu, pemerintah provinsi dapat mengetahui langsung kebutuhan daerah serta menyusun langkah strategis yang tepat. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan semakin kuat demi mempercepat pembangunan Aceh yang merata dan berkelanjutan.
