Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakati KUA-PPAS 2026

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis (14/11/2025). Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama unsur pimpinan DPRA.

Gubernur hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang juga memimpin Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Pada Rabu (12/11/2025), Nasir bersama jajaran TAPA telah menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRA, Zulfadli, sebelum Banggar DPRA membahasnya dan membawa kembali dokumen tersebut ke paripurna untuk disetujui bersama.

Arah Baru Pembangunan Aceh

Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS 2026 menjadi momen penting dalam memperkuat arah pembangunan Aceh pada tahun mendatang. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan anggaran daerah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

Gubernur menyebut beberapa fokus utama pembangunan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program strategis yang akan dijalankan pada 2026.

Gubernur juga menyampaikan bahwa sehari sebelumnya, Kamis (13/11/2025), ia bertemu langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah kebutuhan penting Aceh, termasuk percepatan proyek-proyek prioritas yang menyangkut konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat.

Menurut Gubernur, Presiden merespons positif pemaparan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan Aceh.
“Presiden memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh, termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis dan peninjauan kembali kebutuhan penting daerah,” ujar Gubernur.

Presiden Beri Atensi pada Proyek Strategis di Aceh

Dukungan Presiden tidak hanya berhenti pada pembangunan jalan. Gubernur menjelaskan bahwa Presiden juga memberi atensi pada beberapa proyek besar, seperti:

Pembangunan Terowongan Geurute, yang selama ini menjadi jalur vital namun rawan hambatan.
Penguatan sektor perikanan, agar Aceh dapat memaksimalkan potensi lautnya.
Dorongan investasi, untuk menciptakan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Gubernur menilai bahwa perhatian pemerintah pusat menjadi dorongan besar bagi Aceh untuk bergerak lebih cepat dan memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap menindaklanjuti arahan Presiden dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan anggaran 2026.