Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan komitmennya untuk membayar bonus bagi atlet yang meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, di Banda Aceh, Sabtu (13/9/2025).
Ampon Man menegaskan, pembayaran bonus hanya tinggal menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). “Insya Allah, dalam waktu dekat bonus segera cair. Mohon doa semua pihak. Sesuai komitmen bersama, bonus atlet pasti dibayar sesuai janji pemerintah,” tegasnya.
Bonus Atlet Bernilai Fantastis
Pemerintah Aceh menyiapkan dana lebih dari Rp72 miliar untuk bonus atlet, pelatih, serta official yang terlibat dalam PON XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas). Nominal bonus bervariasi berdasarkan capaian medali dan kategori pertandingan.
Untuk medali emas perorangan, pemerintah menyiapkan bonus Rp300 juta. Atlet beregu kecil akan menerima Rp350 juta, sementara beregu besar mendapatkan bonus hingga Rp1 miliar. Skema ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan nyata bagi atlet berprestasi.
Ampon Man menegaskan bahwa pemberian bonus bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghargaan terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. “Bonus ini bukan janji pribadi-pribadi atau lembaga tertentu seperti KONI, Dispora, atau panitia PON. Ini murni komitmen Pemerintah Aceh yang bersumber dari APBA, baik murni maupun perubahan,” jelasnya.
Baca Juga : Kapolda Aceh resmi sandang bintang dua
Sempat Gagal Masuk Anggaran
Kisah bonus atlet PON XXI sempat mengalami jalan berliku. Saat Aceh dipimpin oleh Pj. Gubernur Safrizal, alokasi anggaran bonus gagal dimasukkan ke dalam APBA. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan atlet dan masyarakat olahraga Aceh.
Namun, situasi berubah setelah Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Keduanya langsung mengusulkan kembali alokasi bonus dalam APBA-P 2025. Usulan ini sekaligus menjawab keresahan publik dan memastikan hak atlet tetap terpenuhi.
“Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah saat ini berkomitmen menepati janji kepada atlet. Mereka bukan hanya mengangkat nama Aceh di arena olahraga nasional, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda,” tutur Ampon Man.
Bonus Jadi Bentuk Apresiasi
Bagi Pemerintah Aceh, pemberian bonus bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih dari itu, bonus menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras atlet yang menjalani latihan panjang, penuh disiplin, serta pengorbanan waktu dan tenaga.
Ampon Man menambahkan, pemerintah ingin memastikan atlet Aceh tidak merasa dianaktirikan atau diperlakukan berbeda dibandingkan dengan daerah lain. “Kami ingin memberi pesan jelas bahwa setiap tetes keringat mereka dihargai. Pemerintah hadir untuk mendukung penuh atlet dan pelatih, baik dari sisi penghargaan maupun fasilitas,” katanya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Pemberian bonus ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat olahraga, KONI Aceh, hingga akademisi. Mereka menilai langkah pemerintah tepat untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat di Aceh.
Selain itu, pembayaran bonus dinilai penting untuk menjaga semangat atlet menjelang berbagai ajang nasional maupun internasional. Dengan penghargaan yang layak, atlet diharapkan semakin termotivasi meningkatkan prestasi.
Agenda Strategis Pemerintah Aceh
Selain mengawal pencairan bonus atlet, Pemerintah Aceh saat ini tengah fokus pada sejumlah agenda strategis. Salah satunya percepatan realisasi APBA 2025 agar program pembangunan berjalan sesuai target.
Pemerintah juga menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 sebagai panduan arah pembangunan lima tahun ke depan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 sedang digodok untuk memastikan sinkronisasi dengan program nasional.
Baca Juga : Datangi BPMA, Komisi XII DPR dorong konsep PI
Tidak hanya itu, Pemerintah Aceh juga aktif mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di DPR RI. Revisi tersebut dianggap krusial untuk memperkuat kewenangan Aceh, mempercepat pembangunan, sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian sesuai kesepakatan MoU Helsinki.
“Pemerintah Aceh menempatkan olahraga, pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan pembenahan birokrasi sebagai satu kesatuan agenda besar. Semua diarahkan menuju Aceh yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat,” jelas Ampon Man.
Harapan Atlet dan Masyarakat
Banyak atlet menyambut baik langkah Pemerintah Aceh. Mereka berharap bonus cair tepat waktu agar bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun mendukung karier olahraga.
Sejumlah pelatih juga menekankan pentingnya penghargaan finansial. Menurut mereka, bonus dapat menjadi motivasi tambahan untuk melahirkan lebih banyak atlet berprestasi.
Masyarakat Aceh pun menilai, pembayaran bonus ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam mendukung olahraga. Tidak hanya soal prestasi, tetapi juga soal kesejahteraan pelaku olahraga yang telah memberikan kontribusi nyata.
Kesimpulan
Dengan alokasi anggaran Rp72 miliar, Pemerintah Aceh menegaskan kembali posisinya sebagai mitra sejati bagi atlet. Bonus yang akan segera cair tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga penegasan bahwa janji pemerintah kepada rakyat harus ditepati.
Langkah ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga Aceh. Atlet tidak hanya akan termotivasi meraih prestasi, tetapi juga merasa dihargai dan didukung penuh oleh pemerintah. Pada akhirnya, olahraga di Aceh diharapkan menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Aceh yang maju, damai, dan bermartabat.
