Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, untuk membahas penguatan sinergi penegakan hukum di Provinsi Aceh. Pertemuan berlangsung di Mapolda Aceh, Selasa (9/9/2025), dan menjadi ruang diskusi strategis antara dua lembaga.
Bahas Tugas dan Struktur Kelembagaan
Dalam pertemuan tersebut, Meurah Budiman memaparkan mengenai tugas dan fungsi Kemenkum, termasuk perubahan struktur organisasi pasca-pemisahan nomenklatur kementerian. Menurutnya, reposisi kelembagaan ini berdampak pada pola koordinasi antarinstansi, khususnya dengan aparat kepolisian.
“Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mengenai pengenalan tugas dan fungsi Kemenkum, penyesuaian struktur kelembagaan, serta potensi kerja sama di bidang penegakan hukum,” ujar Meurah Budiman, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga : Mualem Kumpulkan Bupati dan Wali Kota se-Aceh
Meurah menegaskan, Kemenkum Aceh memiliki mandat penting, mulai dari pelayanan hukum, peraturan perundang-undangan, hingga pengelolaan kekayaan intelektual. Dengan struktur baru, ia ingin memastikan sinergi dengan Polda Aceh semakin kuat, terutama pada bidang tugas yang saling bersinggungan.
“Kami ingin memastikan sinergi dengan Polda Aceh berjalan optimal agar pelayanan hukum kepada masyarakat bisa lebih efektif dan terintegrasi,” katanya.
Selain itu, Meurah juga menyinggung potensi tumpang tindih atau arsiran tugas antara Kemenkum Aceh dan Polda Aceh. Menurutnya, situasi ini bukan kendala, melainkan peluang untuk memperkuat kolaborasi dan membangun penegakan hukum yang lebih menyeluruh.
Kapolda Aceh Sambut Positif
Sementara itu, Kapolda Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, menyambut baik upaya penguatan sinergi ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antarinstansi penegak hukum agar penanganan kasus tidak berjalan secara parsial.
Baca Juga : Daftar Pejabat yang Dievaluasi dan Diuji Kompetensi
“Kerja sama yang kuat diperlukan agar upaya penegakan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi demi terciptanya kepastian hukum dan keamanan masyarakat,” tegas Kapolda Aceh.
Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti audiensi ini dengan program kolaboratif yang lebih konkret. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Meurah Budiman didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Purwandani H Pinilihan, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M Ardiningrat Hidayat.
